Harga Rumah di Jabodetabek Kian Tak terjangkau

Rumah Murah Jabodetabek

Harga Rumah Semakin Tak Terjangkau Bagi Kelas Menengah

Sudah bukan rahasia lagi bahwa harga properti di kota-kota besar naik gila-gilaan. Di kawasan Serpong, Pamulang atau Cimanggis misalnya, kenaikan harga rumah tapak (landed house) bisa mencapai Rp 100 juta pertahun untuk tipe 36 dan 45. Rumah seharga Rp 300 juta pada tahun 2012 kini dijual tidak kurang dari Rp 700 juta. Kenaikan harga dengan margin berlipat-lipat yang sangat nikmat bagi investor, tetapi mencekik bagi masyarakat yang bercita-cita punya rumah.

Rumah Murah jabodetabek

Untuk merasionalisasikan premis yang dibuat pada judul di atas, penulis mengajak untuk menelisik survei yang dilakukan oleh Rumah123.com dan Karir.com. Survei ini dirilis pada 14 Desember 2016, seperti diberitakan oleh KOMPAS.com.

Berdasarkan data yang dihimpun, diketahui bahwa rata-rata gaji generasi millenial (kelahiran 1981-1994) yang menjadi objek survei adalah Rp 6.072.111/bulan (UMP Jakarta Rp 3.100.000). Sedangkan untuk merealisasikan impian memiliki rumah, paling tidak harus 30% dari gaji. Jika harga rumah paling murah adalah 300 juta, maka minimal gaji perbulan yang harus dikantongi sebesar Rp 7,5 juta.

Itupun akan sangat sulit mendapatkan rumah yang nyaman dengan rentang harga 300 juta di Jakarta. Paling hanya bisa dapat apartemen tipe studio atau rumah petak, kamar-kama mirip kos-kosan dengan ruang tamu dan dapur yang menyatu.

Di Jakarta, tren harga rumah naik 20% pertahun. Dalam lima tahun ke depan, harga rumah Rp 300 juta menjadi Rp 750 juta. Bandingkan dengan tren gaji yang naik hanya 10%.

Artinya, pada tahun 2021 ketika gaji naik menjadi Rp 12 juta, tagihan bulanan yang harus disiapkan untuk menyicil rumah seharga Rp 750 juta sudah 60% dari gaji alias tidak normal untuk kesehatan finansial. Seperti disebutkan di atas, beban kredit sebaiknya tidak lebih dari 30% gaji, dan ini biasanya menjadi syarat mengajukan KPR.

Oleh karena, tren residensial di Jabodetabek diprediksi beralih ke hunian vertikal seperti tren di kota-kota dunia. Apartemen akan merajai pasar properti, dan ini tampak dengan semakin maraknya pembangunan apartemen. Terutama di daerah-daerah dengan akses transportasi umum seperti KRL, TransJakarta atau MRT dan LRT yang tengah dibangun.

Di daerah Pamulang dan Bintaro misalnya, ada lusinan menara apartemen yang baru digarap dengan ribuan jumlah unit yang menyasar segmen menengah, terutama karyawan. Di BSD dengan tingkat kenaikan lahan mencapai 30% pertahun, pembangunan rumah tapak nampaknya akan disalip oleh apartemen. Di kawasan yang baru dikembangkan di Serpong, developer asal Jepang pun turut berburu untung membangun apartemen yang menyasar segmen atas.

Di Cimanggis, perbatasan Depok-Jakarta-Bogor, Agung Podomoro Land selaku pengembang besar yang biasanya menyasar segmen atas, kini melebarkan bisnis dengan membangun apartemen yang menyasar pasar menengah. Pelopor konsep real estate ini, membangun apartemen Podomoro Golf View dengan rencana sebanyak 35.000 unit.

Harga yang ditawarkan pun tergolong masih relevan dengan profil finansial millenial Jakarta yang disebutkan di dalam survei di atas. Yakni dilepas mulai dari Rp 198 juta untuk tipe satu kamar dan Rp 330 juta untuk tipe dua kamar. Harga terjangkau dan cenderung murah mengingat nama besar developernya tersebut, berkat keikutsertaan dalam program satu juta rumah murah yang digagas Presiden Jokowi.

Kawasan apartemen seluas 100 hektar ini digadang-gadang sebagai superblok modern yang mengusung konsep baru, yaitu berorientasi pada transportasi publik LRT. Podomoro Golf View nantinya memiliki stasiun LRT sendiri yang terhubung dengan sistem transportasi Jabodetabek: KRL, MRT dan Busway.

Apartemen seperti yang dibangun Agung Podomoro di Cimanggis tersebut menjadi opsi rasional bagi professional dan keluarga muda. Nah, jika generasi millenial atau kelas menengah masih memiliki opsi hunian terjangkau, lalu bagaimana dengan masyarakat yang berpenghasilan kurang dari Rp 3 juta/bulan dan tinggal di perkotaan?

Program sejuta rumah yang digalakkan pemerintah tidak bisa menjangkau mereka. Sejauh ini, rumah-rumah murah (bersubsidi) yang dibangun justru berada luar kota karena ditasbihkan mengentaskan backlog di pedesaan. Sementara entitas masyarakat perkotaan yang tak memiliki hunian permanen, juga tak bisa dianggap sepele. Kelompok inilah prioritas diberikan solusi hunian yang konkret.

Pilihan paling rasional bagi entitas berpenghasilan standar UMP ini, adalah subsidi hunian vertikal. Yaitu rumah susun yang dapat dimiliki permanen, bukan hanya disewa. Sebab mereka juga memiliki keturunan yang tentu ke depan membutuhkan hunian sendiri. Bagi pekerja di industri misalnya, pemerintah punya opsi menggalang kerja sama dengan pengelola kawasan industri atau instansi tempat mereka bekerja untuk membangun hunian.

Cuma persoalan “krisis” lahan di Jakarta, memang menjadi masalah tersendiri untuk membangun rusun bagi ratusan ribu, atau mungkin jutaan kategori masyarakat tersebut. Kelompok masyarakat bergaji standar UMP ini bisa saja dibuatkan rumah susun di luar kota Jakarta, akan tetapi mereka perlu diberikan jaminan bebas menggunakan jasa transportasi massal (macam KRL, MRT atau LRT) agar dapat beraktivitas di Jakarta.

Persoalan hunian di Jakarta mendesak dipecahkan. Bukan dengan dengan opsi-opsi temporer, tapi solusi permanen. Bila kelas atas dan memengah“di-handle”oleh swasta dengan banyak pilihan hunian yang pas, maka masyarakat bergaji standar UMP harus diurus langsung oleh pemerintah. Walau bagaimanapun, mereka adalah bagian dari masyarakat. Jika dibiarkan homeless, tentu saja hanya tinggal tunggu waktu melahirkan ledakan problem sosial turunan yang juga bakal menguras energi pemerintah.

Cluster Islami Murah

Cluster Islami Murah 

Program dan Mekanisme Penjualan Perumahan Murah

Tahun 2016 adalah saat istimewa bagi sahabat Perumnas yang ingin memiliki hunian pribadi. Tahun ini ada Program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Sejumlah perumahan murah di berbagai daerah di Indonesia siap dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Awal Lahirnya Program Perumahan Murah

Program perumahan murah sudah mulai diberlakukan secara efektif oleh pemerintah sejak 2015. Terhitung sejak saat itu, pemerintah sudah menyiapkan dana bantuan senilai Rp 5,1 triliun untuk mendukung pembangunan perumahan murah. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bekerja sama dengan bank dan pengembang properti; menyiapkan 75.000 unit rumah siap huni pada periode Juli 2015.

Cluster Islami

Jual Rumah Murah Terbaik DP Ringan

Rumah Murah Terbaik

Jumlah penyaluran perumahan murah tersebut menunjukkan peningkatan signifikan pada 2016. Kini semakin banyak bank dan pengembang properti yang bekerja sama untuk mewujudkan program tersebut. Menurut Maurin Sitorus, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kemenpupera, total penyaluran FLPP serta bantuan selisih bunga mencapai 165.000 unit rumah.

Keberhasilan tersebut tentu mendorong pemerintah dan pihak-pihak lainnya untuk lebih giat menyukseskan program perumahan murah. Ini agar anggaran untuk perumahan murah pun ditingkatkan hingga mencapai Rp 97 triliun pada 2017.

Mekanisme Penjualan 1 Juta Rumah pada 2016

Menurut penuturan Syarif Burhanuddin selaku Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), angka 1 juta rumah tersebut dibagi menjadi dua tujuan target pasar. Sebanyak 600.000 rumah diperuntukkan untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), sementara 400.000 rumah lainnya untuk masyarkaat non-MBR.

Rumah yang diperuntukkan bagi MBR tentu dilengkapi sistem KPR subsidi yang meringankan. Mekanisme penjualan rumah non-MBR diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengembang serta bank selaku penyedia KPR. Hal ini diharapkan bisa membantu MBR untuk memiliki hunian pribadi sehingga kesejahteraan rakyat juga bisa terus meningkat dari tahun ke tahun.

DP Terjangkau

DP (down payment/uang muka) rumah di perumahan murah cenderung lebih terjangkau. Sahabat Perumnas bisa mendapatkan rumah dengan DP antara 1-10 persen. Bahkan, pemerintah juga bisa memberikan bantuan DP Rp 4 juta bagi MBR yang benar-benar membutuhkan. Tak ada lagi kendala memiliki rumah karena DP besar yang sulit dicapai.

Angsuran Tidak Memberatkan

Pemerintah juga bekerja sama dengan bank untuk membuat besaran angsuran yang tidak memberatkan. Banyak hunian murah yang kini angsurannya hanya Rp 800.000 per bulan selama 15 tahun. Kondisi finansial Sahabat Perumnas tak akan terganggu bila sudah mendapatkan persetujuan kredit pemilikan rumah.

Program Perumahan Murah yang Didasari Keterbatasan

Pengadaan perumahan murah ternyata digagas untuk mengurangi backlog atau kekurangan jumlah rumah yang mencapai 13,5 juta unit di Indonesia. Dengan kata lain, masih ada 13,5 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah pribadi. Kebutuhan akan hunian pribadi yang kian meningkat membutuhkan dukungan dari semua pihak supaya backlog dapat segera teratasi.

Persepsi Keliru soal Program Sejuta Rumah adalah

Syarif juga menyatakan Program Sejuta Rumah bukanlah ajang bagi-bagi rumah dari pemerintah untuk masyarakat. Sosialisasi program ini pun ternyata belum berlangsung secara efektif. Masih banyak masyarakat yang mendatangi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kemenpupera untuk maksud keliru.

Masyarakat tersebut ingin membangun rumah dengan tanah yang disediakan pemda setempat. Padahal, Program Sejuta Rumah tentu sama seperti program KPR biasa yang membutuhkan sejumlah prosedur tertentu. Meski biaya DP, angsuran, dan prosesnya terbilang mudah, proses survei dan serangkaian persiapan lainnya tetap harus dipenuhi sebelum memiliki rumah murah.

Optimistis dengan Keberhasilan Program Sejuta Rumah

Pada 2015, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah berhasil memfasilitasi pembangunan 76.000 unit rumah, terhitung hingga Juli 2015. Jumlah rumah tersebut bisa dicapai dengan penyediaan dana Rp 5,1 triliun.

Oleh sebab itu, penanganan perumahan murah yang semakin matang pada 2016 mencoba meraih berbagai pencapaian lebih baik lagi. Selain membutuhkan dukungan dari pihak pengembang properti dan bank, proses sosialisasi tentang program juga harus dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. Jika sahabat Perumnas masih bingung dengan mekansime Program Sejuta Rumah, segera cari informasi yang valid melalui sumber-sumber terpercaya, ya.

Jual Rumah Murah Terbaik DP Ringan

Jual Rumah Murah Terbaik DP Ringan

Program dan Mekanisme Penjualan Perumahan Murah

Tahun 2016 adalah saat istimewa bagi sahabat Perumnas yang ingin memiliki hunian pribadi. Tahun ini ada Program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Sejumlah perumahan murah di berbagai daerah di Indonesia siap dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Awal Lahirnya Program Perumahan Murah

Program perumahan murah sudah mulai diberlakukan secara efektif oleh pemerintah sejak 2015. Terhitung sejak saat itu, pemerintah sudah menyiapkan dana bantuan senilai Rp 5,1 triliun untuk mendukung pembangunan perumahan murah. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bekerja sama dengan bank dan pengembang properti; menyiapkan 75.000 unit rumah siap huni pada periode Juli 2015.

Rumah Murah Terbaik

Jumlah penyaluran perumahan murah tersebut menunjukkan peningkatan signifikan pada 2016. Kini semakin banyak bank dan pengembang properti yang bekerja sama untuk mewujudkan program tersebut. Menurut Maurin Sitorus, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kemenpupera, total penyaluran FLPP serta bantuan selisih bunga mencapai 165.000 unit rumah.

Keberhasilan tersebut tentu mendorong pemerintah dan pihak-pihak lainnya untuk lebih giat menyukseskan program perumahan murah. Ini agar anggaran untuk perumahan murah pun ditingkatkan hingga mencapai Rp 97 triliun pada 2017.

Mekanisme Penjualan 1 Juta Rumah pada 2016

Menurut penuturan Syarif Burhanuddin selaku Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), angka 1 juta rumah tersebut dibagi menjadi dua tujuan target pasar. Sebanyak 600.000 rumah diperuntukkan untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), sementara 400.000 rumah lainnya untuk masyarkaat non-MBR.

Rumah yang diperuntukkan bagi MBR tentu dilengkapi sistem KPR subsidi yang meringankan. Mekanisme penjualan rumah non-MBR diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengembang serta bank selaku penyedia KPR. Hal ini diharapkan bisa membantu MBR untuk memiliki hunian pribadi sehingga kesejahteraan rakyat juga bisa terus meningkat dari tahun ke tahun.

DP Terjangkau

DP (down payment/uang muka) rumah di perumahan murah cenderung lebih terjangkau. Sahabat Perumnas bisa mendapatkan rumah dengan DP antara 1-10 persen. Bahkan, pemerintah juga bisa memberikan bantuan DP Rp 4 juta bagi MBR yang benar-benar membutuhkan. Tak ada lagi kendala memiliki rumah karena DP besar yang sulit dicapai.

Angsuran Tidak Memberatkan

Pemerintah juga bekerja sama dengan bank untuk membuat besaran angsuran yang tidak memberatkan. Banyak hunian murah yang kini angsurannya hanya Rp 800.000 per bulan selama 15 tahun. Kondisi finansial Sahabat Perumnas tak akan terganggu bila sudah mendapatkan persetujuan kredit pemilikan rumah.

Program Perumahan Murah yang Didasari Keterbatasan

Pengadaan perumahan murah ternyata digagas untuk mengurangi backlog atau kekurangan jumlah rumah yang mencapai 13,5 juta unit di Indonesia. Dengan kata lain, masih ada 13,5 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah pribadi. Kebutuhan akan hunian pribadi yang kian meningkat membutuhkan dukungan dari semua pihak supaya backlog dapat segera teratasi.

Persepsi Keliru soal Program Sejuta Rumah

Syarif juga menyatakan Program Sejuta Rumah bukanlah ajang bagi-bagi rumah dari pemerintah untuk masyarakat. Sosialisasi program ini pun ternyata belum berlangsung secara efektif. Masih banyak masyarakat yang mendatangi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kemenpupera untuk maksud keliru.

Masyarakat tersebut ingin membangun rumah dengan tanah yang disediakan pemda setempat. Padahal, Program Sejuta Rumah tentu sama seperti program KPR biasa yang membutuhkan sejumlah prosedur tertentu. Meski biaya DP, angsuran, dan prosesnya terbilang mudah, proses survei dan serangkaian persiapan lainnya tetap harus dipenuhi sebelum memiliki rumah murah.

Optimistis dengan Keberhasilan Program Sejuta Rumah

Pada 2015, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah berhasil memfasilitasi pembangunan 76.000 unit rumah, terhitung hingga Juli 2015. Jumlah rumah tersebut bisa dicapai dengan penyediaan dana Rp 5,1 triliun.

Oleh karena itu, penanganan perumahan murah yang semakin matang pada 2016 mencoba meraih berbagai pencapaian lebih baik lagi. Selain membutuhkan dukungan dari pihak pengembang properti dan bank, proses sosialisasi tentang program juga harus dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. Jika sahabat Perumnas masih bingung dengan mekansime Program Sejuta Rumah, segera cari informasi yang valid melalui sumber-sumber terpercaya, ya.